Sistem Satu Pintu Cegah Penempatan Ilegal PRT ke Timteng

Sistem Satu Pintu Cegah Penempatan Ilegal PRT ke Timteng

Ciloto – Pemerintah diminta untuk tidak malu-malu membuka penempatan pekerja rumah tangga (PRT) atau pekerja migran Indonesia (PMI) ke negara-negara Timur Tengah (Timteng). Sebab, sampai saat ini, penempatan PMI sektor PRT ke negara-negara Timteng secara ilegal terus berlangsung.

“Sepertinya semakin dilarang penempatan PRT ke sana, semakin tinggi penempatan ilegal. Tapi kalau penempatan hanya satu negara itu namanya penempatan malu-malu. Ayo buka semua negara Timteng,” tegas Direktur Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian Indonesia (Padma) Indonesia Gabriel Goa dalam acara Sarasehan Masalah Ketenagakerjaan dan Rapat Kerja Forum Wartawan Ketenagakerjaan (Forwarker) – Persatuan Wartawan Ketenagakerjaan Indonesia (PWKI) di Ciloto, Jawa Barat, Jumat (22/3/2019).

Ia menjelaskan pemerintah secara resmi menutup penempatan PMI PRT ke 16 negara di Timteng sejak Mei 2015. Sejak saat itu pula penempatan PMI PRT ilegal ke negara-negara Timteng sebanyak 15.000 orang per bulan.

Lebih lanjut Gabriel menegaskan yang paling penting kalau pemerintah secara resmi menempatan PMI PRT ke Timteng adalah menyiapkan calon PMI yang berkualitas.
Sebelum PMI dikirim ke negara penempatan, mereka harus dilatih di Balai Latihan Kerja (BLK) secara bagus.

“Harus kompeten di bidang kerja yang akan mereka kerjakan. Bahasa negara penempatan harus tahu, jenis pekerjaan yang akan dikerjakan harus kompeten,” kata dia.

Di kesempatan yang sama Pengamat Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial Timboel Siregar menambahkan, banyaknya PMI PRI ilegal ke keluar negeri, karena, pertama, keberadaan BLK untuk pendidikan dan pelatihan TKI tidak difungsikan secara maksimal. Kedua, pengawas ketenagakerjaan sama sekali tidak jalan. Untuk yang ketiga, Timboel menyebut tidak adanya koordinasi yang baik antara ditjen di Kemnaker, termasuk dengan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI).

“Keberadaan Direktorat Jenderal (Dirjen) Pengawas Ketenagakerjaan di Kemnaker hanya formalitas belaka. Tidak kelihatan kerjanya,” kata Timboel

Sebelumnya, Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan RI dan Saudi Arabia menyepakati kerja sama bilateral Sistem Penempatan Satu Kanal (one channel) PMI. Penandatanganan kerja sama dilakukan oleh Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri dengan Menteri Tenaga Kerja dan Pembangunan Sosial Kerajaan Arab Saudi Ahmed bin Suleiman bin Abdulaziz al Rajhi, di Jakarta, Kamis (11/10/2018).

Kerja sama ini dalam rangka pembenahan tata kelola penempatan PMI, baik terkait perlindungan maupun peningkatan kesejahteraan. Penandatanganan yang dilakukan kedua menteri dilanjutkan dengan penandatanganan tehnical arrangement oleh Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, Maruli Hasoloan dan Wakil Sekretaris Hubungan Internasional Menteri Tenaga Kerja dan Pembangunan Sosial Saudi Arabia, Abdulaziz al Amr.

“Bagi Pemerintah Indonesia, kerja sama bilateral ini bukanlah hal yang mudah. Hal ini karena banyak kasus yang menimpa PMI di Arab Saudi, seperti pelecehan, kekerasan, pelecehan seksual, gaji yang tidak dibayar, eksploitasi, ancaman hukuman mati yang mempengaruhi persepsi publik,” kata Menaker Hanif

Hanif berharap kerja sama bilateral ini benar-benar meningkatkan mekanisme penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia.

“Kami optimistis, dengan berbagai perbaikan yang terintegrasi melalui satu sistem yang disepakati kedua negara menjadikan penempaan dan perlindungan pekerja migran Indonesia berjalan jauh lebih baik” kata Hanif.

Kerja sama ini bersifat uji coba secara terbatas, yakni dengan jumlah PMI tertentu, dilakukan evaluasi setiap tiga bulan, lokasi tertentu seperti Jeddah, Madinah, Riyadh, dan wilayah timur, yaitu Damam, Qobar, Dahran dan jabatan tertentu seperti baby sitter, family cook, elderly caretaker, family driver, child careworker, housekeeper.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here