Jakarta. Indonesia dan Jepang kembali gelar pertemuan tahunan tingkat Wakil Menteri Transportasi dimana Indonesia menjadi tuan rumah. Pertemuan 9th Vice-Ministerial Level Meeting (VMLM9) Indonesia-Japan akan diselenggarakan selama 2 hari pada 27-28 November 2018 di JW Marriott Hotel, Surabaya.

Pada pertemuan VMLM9 Indonesia-Japan ini, Delegasi Indonesia dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan, Djoko Sasono sementara Delegasi Jepang dipimpin oleh Vice Minister of International Affairs, Ministry of Land, Transport, Infratructure and Tourism, Mr. Yasuhiro Shinohara.

Pertemuan diselenggarakan secara bergantian setiap tahun di Indonesia dan Jepang untuk membahas kerja sama antara Indonesia dan Jepang di bidang transportasi yang meliputi transportasi darat, laut, udara, perkeretaapian, capacity building, logistik serta penelitian dan pengembangan transportasi.

Djoko Sasono dalam sambutannya menyampaikan bahwa pertemuan ini sangat penting khususnya dalam rangka meningkatkan hubungan kerja sama bilateral antara Indonesia dan Jepang yang sudah terjalin lama. Pertemuan hari ini merupakan wujud nyata dari realisasi beberapa inisiatif yang telah dihasilkan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya.

“Sejak diselenggarakannya pertemuan pertama tingkat Wakil Menteri Transportasi Indonesia- Jepang, berbagai hasil nyata telah terwujud dengan baik terutama keterlibatan pihak Jepang dalam berbagai proyek strategis di Indonesia dan saya yakin Pemerintah Jepang dapat terlibat lebih banyak lagi dalam mendukung sektor transportsi di Indonesia di masa yang akan datang”, ujar Djoko.

Dalam mewujudkan konektifitas di Indonesia, Kementerian Perhubungan telah melakukan berbagai upaya dalam pengembangan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Saat ini Pemerintah Indonesia juga telah berupaya meningkatkan konektifitas untuk wilayahnya yang merupakan negara kepulauan Indonesia. Pengembangan sektor transportasi baik transportasi darat, laut, udara, dan perkeretaapian perlu didukung dengan pengembangan sumber daya manusia dan pengembangan penelitian pada sektor”, jelas Djoko.

Dalam pembahasan sub ektor transportasi udara pada sesi Plenary, guna mengantisipasi pertumbuhan jumlah penumpang, Indonesia tengah melakukan peningkatan kapasitas di beberapa bandara udara di kota-kota besar di Indonesia. Untuk itu Pemerintah Indonesia membuka peluang adanya kerja sama antar pemerintah (G to G), Pemerintah-Swasta (G to B) maupun Bisnis to Bisnis (B to B) untuk berpartisipasi mendukung pembangunan dan pengembangan bandar udara. Untuk itu, peluang kerja sama antar kedua negara sangat terbuka.

“Saya berharap kerja sama antara Indonesia dan Jepang dapat diperluas dan diperdalam”, ujar Djoko sekaligus mengundang investor Jepang untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan pengembangan Bandar Udara di Indonesia.

Shinohara dalam sambutannya berterima kasih atas sambutan Pemerintah Indonesia dan juga menyampaikan turut berduka cita atas musibah gempa bumi dan tsunami yang melanda Sulawesi Tengah, untuk itu pada kesempatan ini mereka berkeinginan untuk membantu pemulihan infrastuktur transportasi yang mengalami kerusakan.

“Indonesia dan Jepang memiliki kondisi yang sama yaitu merupakan negara kepulauan dan sering terjadi gempa, sehingga kerja sama antara kedua negara ini sangat penting untuk saling berbagi bertukar informasi”, ujar Shinohara. Ia juga berharap agar pertemuan ini dapat menghasilkan percepatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur ke arah yang lebih baik lagi.

Hasan Bashory, Kepala Sub Direktorat penyelenggaraan dan Pelayanan Bandar Udara, mewakili Direktur Bandar Udara menjelaskan tentang kebijakan penyelenggaraan bandar udara di Indonesia. Ia memaparkan bahwa Indonesia memiliki 265 bandara yang pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah, Badan Usaha Bandar Udara (BUMN serta swasta). Terkait penyelenggaraan bandara, Indonesia menyambut investor dari Jepang untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan dan pengembangan serta pengelolaan bandar udara di Indonesia dalam bentuk Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) atau dikenal sebagai PPP.

“Pembiayaan melalui PPP diharapkan dapat mempercepat program peningkatan kapasitas di bandar udara untuk dibangun tanpa bergantung pada ketersediaan APBN”, jelas Hasan terkait dengan peluang investasi dalam penyelenggaraan bandar udara di Indonesia. Hasan juga memaparkan kondisi terkini Bandara Mutiara pasca gempa dan tsunami di Palu. Bandara Mutiara SIS Al Jufri telah beroperasi normal dengan panjang Runway 2.250X45, namun pada arah threshold RW 33 terdapat retakan sepanjang 250 meter dan saat ini sedang dalam proses penelitian terkait kondisi tanah dan ground improvement di sana. Diharapkan pemerintah Jepang dapat sharing experience terkait layanan penerbangan pasca bencana.

Menanggapi hal tersebut, Shinohara menyampaikan bahwa pihaknya akan menginformasikan dan mengkoordinasikan lebih lanjut dengan pihak terkait di Jepang untuk dapat mengambil peran baik dalam pembangunan dan pengembangan bandar udara maupun dalam pemulihan kondisi bandara Mutiara Palu. Lebih lanjut details program-program yang dapat dikerjasamakan antara kedua pihak akan didiskusikan pada sesi Working Group yang diadakan pada siang menjelang sore ini. Shinohara menambahkan, bulan depan Menteri Transportasi Jepang akan berkunjung ke Indonesia. Ia berharap pada kunjungan tersebut telah ada pembahasan kerja sama yang lebih konkrit dalam sektor transportasi.

Pertemuan tahunan ini adalah salah satu media bagi kedua pihak, Indonesia maupun Jepang dalam mempromosikan peluang kerja sama yang dapat dilakukan oleh kedua negara. Pertemuan ini juga penting untuk mengeksplorasi ide-ide baru termasuk juga dalam mengadopsi perkembangan teknologi dalam sektor transportasi dan untuk mengevaluasi efektivitas pelaksanaan kerja sama.(RA)

1 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here